OPEN HOUSE

5 Sep 2011

Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Sementara beberapa negeri muslim seperti Malaysia, Singapura, Mesir, Bahrain, Qatar, Kuwait, Tunis dan Saudi Arabia 1 Syawal jatuh pada hari Selasa 30 Agustus 2011.

Perbedaan penetapan 1 Syawal tidak mengurangi atusias masyarakat untuk melakukan perayaan kemenangan ini. Banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam melewati hari fitri ini. Mulai dari persiapan mudik sampai pada pelaksanaan kegiatan hari H baik yang masih bernilai ibadah atau hanya sekedar hura-hura belaka. Tidak ketinggalan pula kegiatan yang di lakukan oleh Pejabat Negara dengan menggelar acara open house yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap lebaran.

Open House berasal dari dua kata, Open yang berarti membuka dan House yang berarti rumah, Open House dapat disebut sebagai silturahmi terbuka yang digelar seseorang dengan masyarakat. Kini ia seolah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam menyambut hari-hari besar, termasuk hari raya idul fitri.

Dalam kacamata Islam kata Open House dapat dikategorikan dalam bab takrim al-dhaif (meghormati tamu) atau silaturahmi.
Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin membuat sebuah bab Ikramu al-Dhaif (menghormati tamu) lalu mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyashmut. Dari hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan dasar bahwa menghormati tamu dan bersilaturahmi termasuk dalam kriteria sempurnanya iman seorang Muslim. Tak cukup menghormati, bahkan dalam beberapa riwayat lain ditambahkan wa jaizatahu, yang berarti sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan logistiknya juga selama ia masih bertamu.

Sejarahpun banyak mencatat bagaimana para Sahabat dapat datang dengan leluasa menemui Rasulullah SAW. Tanpa proses panjang, pengawalan ketat dan pemeriksaan keamanan, mereka dengan tenang bisa bertemu Rasulullah kapanpun mereka butuh. Kebiasaan inipun dilanjutkan para Khulafaur Rashidun setelahNya. Walau dengan keadaan dan status mereka selaku pemimpin Umat saat itu tapi kerendahan hati dan kelapangan dada mereka tidak menghalangi mereka untuk menerima para tamu dan bersilaturahmi dengan sesama. Bahkan tak sedikit masyarakat Non-Muslim yang masuk Islam melihat kesederhanaan dan kerendahan hati para pemimpin ini.

Open House ternyata masih terus diamalkan Umat Muslim hingga saat ini, khususnya pada moment besar termasuk lebaran. Tapi nampaknya Open House yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW telah berubah, yang awalnya sebuah moment untuk dapat merajut dan menyambung hubungan, kini telah menjadi lahan untuk pencitraan diri dan kepentingan pribadi atau golongan.

Kita tentu masih ingat tragedi yang terjadi tahun lalu, dimana warga meninggal dunia akibat kelelahan ketika antre berdesak-desakan untuk bersilaturahmi dengan Presiden SBY dan keluarganya saat open house Lebaran di Istana Negara. Korban adalah seorang tuna netra, yang datang bersama istri dan teman-temannya sesama penyandang tunanetra.

Terlepas dari kasus itu, dalam acara open house dengan pejabat, sungguhkah orang-orang yang datang itu sekadar ingin bersilaturahmi? Ternyata tidak selalu ingin bersalaman karena ada yang berharap memperoleh angpau, makan enak gratis, atau ingin melihat rumah pejabat itu. Bagi sebagian orang, kadang dijadikan media untuk setor muka. Jadi, semangat open house bukan silaturahim tulus melainkan ada niatan memburu sesuatu, yang wujudnya bisa bermacam-macam, termasuk materi.

Inilah salah kaprah pertama, bahwa ketika pejabat menggelar open house maka alasan ekonomi acap menjadi pertimbangan rakyat (kecil). Mereka mau mendatangi acara lantaran berharap memperoleh sesuatu. Soal maaf-memaafkan, rakyat kecil tak peduli itu. Sebab, ada maaf atau tidak, hidup rakyat kecil begitu-begitu saja. Secara hierarkis ekonomi, rakyat kecil berada jauh di bawah pejabat.

Salah kaprah kedua, open house pejabat bernuansa feodalisme. Lihatlah, rakyat berbondong-bondong ke rumah pejabat, dan antre bersalaman minta maaf. Seolah, rakyatlah yang punya salah dan harus minta maaf ke pejabat. Jika ditimbang-timbang, justru pejabat yang banyak salah kepada rakyat. Bandingkan dengan tradisi open house yang murni sesungguhnya. Di kalangan masyarakat awam open house (buka rumah) juga terjadi. Usai shalat Idul Fitri dilanjutkan sungkeman di rumah, kemudian mengunjungi tetangga. Terkadang, lantaran punya niat yang sama, mereka bertemu di jalan. Setelah tetangga terdekat, baru rombongan bergerak ke sesepuh di permukiman.

Suatu kewajaran bila kita menilai bahwa acara open house sekarang, adalah sebuah seremonial yang dilakukan oleh para petinggi dan berjabatan. Seakan karena kesibukan dan kepadatan jam kerja hingga membuat mereka tak dapat meluangkan waktu untuk dapat bersilturahmi dan menerima para tamu.

Padahal bila kita flash back pada masa kekhilafahan Islam, Rasulullah SAW dan Khulfaur Rasyidin selalu siap menerima dan mendengarkan keluhan dan curahan hati masyarakat.

Jangan sampai silaturahmi hanya sebatas simbol untuk memenuhi agenda rutin tahunan menyambut Idul Fitri, sehingga sang pejabat atau elit politik merasa tidak enak dan tak lengkap rasanya apabila tidak menggelar open house. Lebih konyol lagi, apabila silaturahmi Lebaran digunakan untuk kepentingan deal politik. Apalagi, pihak Partai penguasa mengulirkan desas-desus akan dilakukan reshuffle kabinet oleh Presiden. Tentunya, elit partai politik akan mendekati pihak penguasa untuk tetap meminta tidak menghilangkan kavling kursi menteri di kabinet.

Memang, politik adalah siasat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan halal bihalal adalah saling bermaafan di hari Lebaran. Oleh karena itu, silaturahmi harus diwujudukan sebagai halal bihalal. Silaturahmi dalam suasana bulan Syawal ini hendaknya dimanfaatkan sebagai silaturahmi beneran yakni benar-benar mengakhiri segala perbuatan politik busuk dengan berjanji akan melakukan politik bermoral ke depannya, sebagaimana silaturahmi yang diajarkan Baginda Nabi, hingga hasilnya dapat menumbuhkan kecintaan dan kerukunan. Bukan Silaturahmi politik di saat Lebaran dengan memafaatkan momentum ini sebagai politik dagang sapi alias tawar menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi dan sebagainya. Juga bukan sebagai silaturahmi pencitraan yang hanya terjadi musiman, lebaran. Tetapi benar-benar mewujudkan silaturahmi yang sebenarnya untuk dapat berbagi cerita dan cinta sesama masyarakat.

Maka, kalau ada silaturahmi antar elit politik dan elit kekuasaan, mestinya dijadikan momentum untuk membangun kesadaran di hari yang fitrah. Yakni, sadar untuk tidak melakukan penyelewengan (abuse of power), sadar tidak korupsi lagi, sadar menjalankan amanat rakyat, serta sadar menjadi politisi bermoral, dan bukan politisi hitam atau politisi busuk. Adapun bila ia dilakukan antar penguasa dan masyarakat hendaknya ia bukan hanya sebatas simbol kepedulian dan ajang pencitraan, tapi lebih pada kesadaran diri untuk dapat lebih banyak berkumpul, mendengar dan benar-benar merasakan apa yang sebenarnya masyarakat rasakan.

Open house seperti ini terjadi pula di semua instansi pemerintah, di mana para pimpinan mengharuskan anak buahnya/ pegawai di bawahnya untuk mengikuti kegiatan seremonial ini. Sehingga bisa dipastikan bahwa bawahannya wajib meminta maaf pada para pemimpinnya

Jelas, open house di kalangan rakyat lebih demokratis karena menjunjung tinggi kesetaraan. Tatkala saling bermaafan, tak pernah terpikir yang minta maaf dan yang dimaafkan disekat oleh status sosial. Seorang buruh pabrik merasa setara dengan tetangganya yang kepala seksi di sebuah instansi pemerintahan, saat mereka bersilaturahim.

Inilah sebuah kesalahkaprahan yang turun-temurun dilaksanakan, seharusnya pola open house seperti ini diubah.

Ketika rakyat berbondong-bondong ke rumah pejabat, maka hal pertama yang patut dilakukan sang pejabat adalah mengakui kesalahannya kepada rakyat. Kesalahan terbesar adalah dosa politik sang pejabat. Misalnya, sebelum menjadi bupati, ia berjanji kepada konstituen untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, setelah menjadi bupati justru kesejahteraan keluarga dan kelompoknya yang lebih diperhatikan. Inilah dosa politik karena mengingkari janji kampanye. Ini pula yang layak dimintakan maaf kepada rakyat. Bukan malah sebaliknya rakyat yang meminta maaf. Dalam konteks ini, rakyat salah apa?

Pejabat pada hakikatnya adalah pemimpin. Ada nasihat yang disampaikan Bapak Proklamator Soekarno, bahwa pemimpin itu pelayan rakyat. Selama ini pemimpin dilayani rakyat sehingga pejabat lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan atas kekuasaan. Karena itu, pejabat itu harus mengembalikan dukungan rakyat dalam bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Sebagai pemimpin yang melayani maka lebih bagus lagi jika ia mau turun. Justru pejabat itulah yang harus mendatangi rakyatnya sembari meminta maaf atas dosa-dosa politiknya. Tokoh masyarakat bisa menjadi wakil rakyat dimaksud, karena tak mungkin jika mendatangi rakyatnya satu per satu. Sembari bersilaturahim, berucap, Mohon maaf atas kesalahan saya karena belum bisa menyejahterakan rakyat.

(dari berbagai sumber)


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post